RSS

Lampu Merah BUMN

29 Apr

Akhir-akhir ini publik disuguhkan ramainya pemberitaan kasus korupsi dan gratifikasi petinggi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Seperti diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), satu di antaranya melibatkan pejabat teras BUMN konstruksi dalam kasus pembangunan sarana olahraga di Hambalang, Bogor.

Dalam kasus Hambalang, petinggi BUMN konstruksi tersebut divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor karena memberikan suap atau gratifikasi kepada sejumlah pihak demi memenangkan proyek Hambalang.

Selain kasus Hambalang, keterlibatan petinggi Perusahaan Listrik Negara (PLN) dalam kasus perbaikan usia gas turbin di 12 Pembangkit Listrik Tenaga Gas di Belawan, Sumatra Utara, adalah contoh lain keterlibatan petinggi BUMN dalam kasus korupsi. Yang menarik, kasus pengadaan flame turbine ini ikut memicu pengunduran diri Direktur Utama PLN, Nur Pamudji.

Menurut Indonesian Corruption Watch (ICW) pada 2011, terdapat 34 kasus korupsi yang melibatkan perusahaan BUMN dan BUMD dengan potensi kerugian negara Rp733,27 miliar. Sementara, pada 2012 ada 24 kasus dengan potensi kerugian negara mencapai Rp74,34 miliar. Selanjutnya, pada semester pertama 2013, ICW mencatat ada 25 kasus korupsi dengan potensi kerugian negara senilai Rp600,495 miliar.        

Nah, menyimak data-data kasus korupsi yang melibatkan BUMN tersebut, tentu saja membuat kita prihatin. Terlebih, kini ada upaya dari Forum Hukum BUMN dan Pusat Kajian Masalah Strategis Universitas Indonesia untuk melakukan uji materi terhadap UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara dan UU No.15/2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Negara (BPK).

Tak tanggung-tanggung, kedua lembaga menggugat Pasal 2 Huruf G dan 1 terkait materi Kekayaan Negara yang dipisahkan pada BUMN. Sementara, UU No.15/2006 tentang BPK ikut digugat agar BPK tidak bisa mengaudit BUMN.

Pada intinya, pemohon gugatan menyatakan bahwa kekayaan BUMN tidak masuk lingkup keuangan negara sebagaimana diatur dalam UU Keuangan Negara. Jika tidak lagi sebagai badan publik, BUMN tidak lagi berkewajiban memberikan informasi kepada publik. Sementara, Pasal 2 Ayat 1 Bagian C UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN menyebutkan, salah satu maksud dan tujuan didirikannya BUMN adalah menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Namun, hal itu hanya bisa dilakukan pemerintah jika kepemilikan secara penuh masih di tangan negara.

Selengkapnya dapat dibaca di

http://m.sindoweekly-magz.com/artikel/41/ii/12-18-desember-2013/analysis/198/lampu-merah-bumn

Komentar :

Menurut saya seharusnya BPK ikut andil dalam memeriksa keuangan yang ada di BUMN. Sebab, itu membantu sejauh mana nantinya BUMN dapat memberi hasil deviden kepada kas negara sebagai timbal balik dari apa yang telah Negara berikan kepada BUMN, seperti penyuntikan modal ke perusahaan pelat merah dalam rangka penyelamatan atau penambahan modal.  Seharusnya BUMN tidak perlu khawatir dengan adanya campur tangan dari BPK sebab jikalau BUMN harus rugi itu bukan karena atasan yang nakal melainkan kerugian yang terjadi akibat konsikuensi bisnis yang harus diterima.

 Sumber :

http://m.sindoweekly-magz.com/artikel/41/ii/12-18-desember-2013/analysis/198/lampu-merah-bumn

 
Leave a comment

Posted by on April 29, 2014 in Uncategorized

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: