RSS
Aside
16 Mar
  • Perkembangan Sistem Ekonomi Sebelum Orde Baru

            Sejak berdirinya Negara Republik Indonesia, banyak sudah tokoh-tokoh negara pada saat itu telah merumuskan bentuk perekonomian yang tepat bagi bangsa Indonesia, baik secara individu maupun melalui diskusi kelompok.

Sebagai contoh, bung Hatta sendiri, semasa hidupnya mencetus ide, bahwa dasar perekonomian Indonesia yang sesuai dengan cita-cita tolong menolong adalah koperasi (Moh. Hatta dalam Sri-Edi Swasono, 1985), namun bukan berarti semua kegiatan ekonomii harus dilakukan secara koperasi, pemaksaan terhadap bentuk ini justru telah melanggar dasar ekonomi koperasi.

           Demikian juga dengan tokoh ekonomi Indonesia saat itu Sumitro Djojohadikusumo, dalam pidatonya di negara Amerika tahun 1949, menegaskan bahwa yang dicita-citakan adalah ekonomi semacam campuran. Namun demikian dalam proses perkembangan berikutnya disepakatilah suatu bentuk ekonomi baru yang dinamakan sebagai Sistem Ekonomi Pancasila yang didalamnya mengandung unsur penting yang disebut Demokrasi Ekonomi.

  • Perekonomian Indonesia berdasarkan demokrasi ekonomi

            Terlepas dari sejarah yang akan menceritakan keadaan yang sesungguhnya pernah terjadi di Indonesia, maka menurut UUD 1945, system perekonomian tercermin dalam pasal 23, 27, 33 dan 34.

             Demokrasi Ekonomi dipilih, karena memiliki ciri-ciri positif yang diantaranya adalah (Suroso, 1993) :

     a.       Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan

     b.      Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup                   orang banyak dikuasai oleh negara

    c.       Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai  oleh negara   dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

    d.      Sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dengan pemufakatan lembaga-lembaga perwakilan rakyat, serta pengawasan terhadap kebijaksanaannya ada pada lembaga-lembaga perwakilan pula

    e.       Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak

    f.       Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat

     g.      Potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam  batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum

      h.      Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara.

  • Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ada lima ciri

utama sistem demokrasi ekonomi yaitu:

  1. Peranan dominan koperasi bersama dengan perusahaan negara dan perusahaan swasta.
  2. Manusia dipandang secara utuh, bukan semata-mata makhluk ekonomi tetapi juga makhluk sosial.
  3. Adanya kehendak sosial yang kuat ke arah egalitaririanisme atau pemerataan sosial.
  4. Prioritas utama terhadap terciptanya suatu perekonomian nasional yang tangguh.
  5. Pelaksanaan sistem desentralisasi diimbangi dengan perencanaan yang kuat sebagai pemberi arah bagi perkembangan ekonomi.
  • Sistem Perekonomian Indonesia sangat Menentang adanya sistem Free    fight liberalisme, Etatisme, dan Monopoli.

Dengan demikian, di dalam perekonomian Indonesia tidak mengijinkan  adanya:

  1.  Free fight liberalism ialah adanya kebebasan usaha yang tidak terkendalinsehingga memungkinkan terjadinya eksploitasi kaum ekonomi yang lemah. Dengan dampak semakin bertambah luasnya jurang pemisah kaya dan miskin.
  2. Etatisme yaitu keikutsertaan pemerintahan yang terlalu dominan sehinggmematikan motifasi dan kreasi dari masyarakat untuk berkembang dan bersaing secara sehat.
  3. Monopoli suatu bentuk pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok tertentu, sehingga tidak memberikan pilihan lain pada konsumen untuk tidak mengikuti ‘keinginan sang monopoli.’

              Meskipun pada awal perkembangannya perekonomian Indonesia menganut sistem ekonomi Pancasila. Ekonomi Demokrasi, dan ‘mungkin campuran’, namun bukan berarti system perekonomian liberalis dan etatisme tidak pernah terjadi di Indonesia. Awal tahun 1950-an sampai dengan tahun 1957-an merupakan bukti sejarah adanya corak liberalis dalam perekonomian Indonesia. Demikian juga dengan system etatisme, pernah juga mewarnai corak perekonomian di tahun 1960-an sampai dengan masa orde baru.

            Keadaan ekonomi Indonesia antara tahun 1950 sampai dengan tahun 1965-an sebenarnya telah diisi dengan beberapa program dan rencana ekonomi pemerintah. Diantara program-program tersebut adalah :

a.      Program Benteng tahun 1950, yang bertujuan membantu pengusaha pribumi

b.      Program/Sumitro Plan tahun 1951

c.       Rencana Lima Tahun Pertama, tahun 1955-1960

d.      Rencana Delapan Tahun

           Namun demikian kesemua program dan rencana tersebut tidak memberikan hasil yang berarti bagi perekonomian Indonesia. Beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan adalah :

  1.  Program-program tersebut disusun oleh tokoh-tokoh yang relative bukan bidangnya, namun oleh tokoh politik, dengan demikian keputusan-keputusan yang dibuat cenderung menitikberatkan pada masalah politik, dan bukannya masalah ekonomi. Hal ini dapat dimengerti mengingat pada masa-masa ini kepentingan politik tampak lebih dominan, seperti mengembalikan negara Indonesia ke negara kesatuan, usaha mengembalikan Irian Barat, menumpas pemberontakan di daerah-daerah, dan masalah politik sejenisnya.
  2. Akibat lanjut dari keadaan di atas, dana negara yang seharusnya dialokasi untuk kepentingan kegiatan ekonomi, justru dialokasikan untuk kepentingan politik dan perang.
  3. Faktor berikutnya adalah terlalu pendeknya masa kerja setiap kabinet yang dibentuk (system parlementer saat itu). Tercatat tidak kurang dari 13 kali kabinet berganti saat itu. Akibatnya program-program dan rencana ekonomi yang telah disusun masing-masing kabinet tidak dapat dijalankan dengan tuntas, kalau tidak ingin disebut tidak sempat berjalan.Disamping itu program dan rencana yang disusun kurang memperhatikan potensi dan aspirasi dari berbagai pihak. Disamping kutusan individu/pribadi, dan partai lebih domina dari pada kepentingan pemerintah dan negara.
  4. Adanya kecenderungan terpengaruh untuk menggunakan system perekonomian yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia (liberalis, 1950-1957) dan etatisme (1958-1965).

              Akibat yang ditimbulkan dari system etatisme yang pernah ‘terjadi’ di Indonesia pada periode tersebut dapat dilihat pada bukti-bukti berikut :

  1. Semakin rusaknya sarana-sarana produksi dan komunikasi, yang membawa dampak menurunnya nilai eksport kita.
  2. Hutang luar negeri yang justru dipergunakan untuk proyek ‘Mercu Suar’.
  3. Defisit anggaran negara yang makin besar, dan justru ditutup dengan mencetak uang baru, sehingga inflasi yang tinggi tidak dapat dicegah kembali.

          Keadaan tersebut masih diperparah dengan laju pertumbuhan penduduk (2,8%)yang lebih besar dari laju pertumbuhan ekonomi saat itu, yakni sebesar 2,2% .

  • Perkembangan Sistem Ekonomi Indonesia Setelah Orde Baru

             Iklim kebangsaan setelah Orde Baru menunjukkan suatu kondisi yang sangat mendukung untuk mulai dilaksanakannya sistem ekonomi yang sesungguhnya diinginkan rakyat Indonesia. Setelah melalui masa-masa penuh tantangan pada periode 1945 – 1965, semua tokoh negara yang duduk dalam pemerintahan sebagai wakil rakyat untuk kembali menempatkan sistem ekonomi kita pada nilai-nilai yang telah tersirat dalam UUD 1945. Dengan demikian sistem demokrasi ekonomi dan sistem ekonomi Pancasila kembali satu-satunya acuan bagi pelaksanaan semua kegiatan ekonomi selanjutnya.

         Awal Orde Baru diwarnai dengan masa-masa rehabilitasi, perbaikan, hampir di seluruh sektor kehidupan, tidak terkecuali sektor ekonomi. Rehabilitasi ini terutama ditujukan untuk:

  1. Membersihkan segala aspek kehidupan dari sisa-sisa faham dan system perekonomian yang lama (liberal/ kapitalis dan etatisme/ komunis).
  2. Menurunkan dan mengendalikan laju inflasi yang saat itu sangat tinggi, yang berakibat terhambatnya proses penyembuhan dan peningkatan

kegiatan ekonomi secara umum Tercatat bahwa :

  1. Tingkat inflasi tahun 1966 sebesar 650%
  2. Tingkat inflasi tahun 1967 sebesar 120%
  3. Tingkat inflasi tahun 1968 sebesar 85%
  4. Tingkat inflasi tahun 1969 sebesar 9,9%

          Dari data di atas, menjadi jelas, mengapa rencana pembangunan lima tahun pertama (REPELITA I) baru dimulai pada tahun 1969. Sejak bergulirnya reformasi 1998, di Indonesia mulai dikembangkan sistem ekonomi kerakyatan, di mana rakyat memegang peranan sebagai pelaku utama namun kegiatan ekonomi lebiih banyak didasarkan pada mekanisme pasar. Pemerintah mempunyai hak untuk melakukan koreksi pada ketidaksempurnaan dan ketidakseimbangan pasar.

    Ciri-ciri ekonomi kerakyatan diantaranyaadalah sebagai berikut :

  1. Berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat
  2. Memperhatikan pertumbuhan ekonomi, kepentingan sosial, dan nilai keadilan serta kualitas hidup
  3. Mewujudkan pembangungan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
  4. Menjamin kesempatan bekerja dan berusaha
  5. Memperlakukan seluruh rakyat secara adil

Para Pelaku Ekonomi

  • Tiga Pelaku Ekonomi (Agen-agen pemerintah dalam Pembangunan (Ekonomi)
  1. Pemerintah (BUMN)                                                                                       Pemerintah sebagai Pelaku Kegiatan Ekonomi

           Peran pemerintah sebagai pelaku kegiatan ekonomi berarti pemerintah melakukan kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi.

  1.  Kegiatan produksi

            Pemerintah dalam menjalankan perannya sebagai pelaku ekonomi, mendirikan perusahaan negara atau sering dikenal dengan sebutan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sesuai dengan UU No. 19 Tahun 2003, BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN dapat berbentuk Perjan (Perusahaan Jawatan), Perum (Perusahaan Umum), dan Persero (Perusahaan Perseroan). BUMN memberikan kontribusi yang positif untuk perekonomian Indonesia. Pada sistem ekonomi kerakyatan, BUMN ikut berperan dalam menghasilkan barang atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pelaksanaan peran BUMN tersebut diwujudkan dalam kegiatan usaha hampir di seluruh sektor perekonomian, seperti sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, manufaktur, pertambangan, keuangan, pos dan telekomunikasi, transportasi, listrik, industri, dan perdagangan serta konstruksi. BUMN didirikan pemerintah untuk mengelola cabang-cabang produksi dan sumber kekayaan alam yang strategis dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Misalnya PT Dirgantara Indonesia, PT Perusahaan Listrik Negara, PT Kereta Api Indonesia (PT KAI), PT Pos Indonesia, dan lain sebagainya. Perusahaan-perusahaan tersebut didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, serta untuk mengendalikan sektor-sektor yang strategis dan yang kurang menguntungkan.

         2. Kegiatan konsumsi

              Seperti halnya yang telah kalian pelajari pada bab 8 mengenai pelaku-pelaku ekonomi, pemerintah juga berperan sebagai pelaku konsumsi. Pemerintah juga membutuhkan barang dan jasa untuk menjalankan tugasnya. Seperti halnya ketika menjalankan tugasnya dalam rangka melayani masyarakat, yaitu mengadakan pembangunan gedung-gedung sekolah, rumah sakit, atau jalan raya. Tentunya pemerintah akan membutuhkan bahan-bahan bangunan seperti semen, pasir, aspal, dan sebagainya. Semua barang-barang tersebut harus dikonsumsi pemerintah untuk menjalankan tugasnya. Contoh-contoh mengenai kegiatan konsumsi yang dilakukan pemerintah masih banyak, seperti membeli barang-barang untuk administrasi pemerintahan, menggaji pegawai-pegawai pemerintah, dan sebagainya.

          3.    Kegiatan distribusi

         Selain kegiatan konsumsi dan produksi, pemerintah juga melakukan kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi yang dilakukan pemerintah dalam rangka menyalurkan barang-barang yang telah diproduksi oleh perusahaanperusahaan negara kepada masyarakat. Misalnya pemerintah menyalurkan sembilan bahan pokok kepada masyarakat-masyarakat miskin melalui BULOG. Penyaluran sembako kepada masyarakat dimaksudkan untuk membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan distribusi yang dilakukan oleh pemerintah harus lancar. Apabila kegiatan distribusi tidak lancar akan memengaruhi banyak faktor seperti terjadinya kelangkaan barang, harga barang-barang tinggi, dan pemerataan pembangunan kurang berhasil. Oleh karena itu, peran kegiatan distribusi sangat penting.

            Pemerintah sebagai Pengatur Kegiatan Ekonomi

            Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di bidang ekonomi tidak hanya berperan sebagai salah satu pelaku ekonomi, akan tetapi pemerintah juga berperan dalam merencanakan, membimbing, dan mengarahkan terhadap jalannya roda perekonomian demi tercapainya tujuan pembangunan nasional.

               2. Swasta (BUMS)

       BUMS adalah salah satu kekuatan ekonomi di Indonesia. BUMS merupakan badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh pihak swasta. Tujuan BUMS adalah untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. BUMS didirikan dalam rangka ikut mengelola sumber daya alam Indonesia, namun dalam pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan pemerintah dan UUD 1945. BUMS dalam melakukan perannya mengandalkan kekuatan pemilikan modal. Perkembangan usaha BUMS terus didorong pemerintah dengan berbagai kebijaksanaan.

        Perusahaan-perusahaan swasta sekarang ini telah memasuki berbagai sektor kehidupan antara lain di bidang perkebunan, pertambangan, industri, tekstil, perakitan kendaraan, dan lain-lain. Perusahaan swasta terdiri atas dua bentuk yaitu perusahaan swasta nasional dan perusahaan asing.

            3. Koperasi

          Badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

                *Peranan  Pemerintah (BUMN) dalam Sistem Ekonomi Indonesia

        Dalam sistem perekonomian Indonesia pemerintah memiliki peranan yang cukup besar yaitu sebagai pelaku sekaligus sebagai pengatur kegiatan ekonomi. Secara garis besar peranan pemerintah dalam perekonomian sebagai berikut:

  1. Pemerintah berperan dalam mengalokasikan sumber-sumber ekonomi secara efisien.
  2. Pemerintah berperan dalam distribusi pendapatan dari golongan mampu ke golongan kurang mampu.
  3. Pemerintah berperan dalam menstabilkan perekonomian.
  • Bentuk BUMN
  1. Perjan (perusahaan jawatan) adalah perusahaan milik negara yang didirikan untu memberikan pelayanan kepada masyarakat luas dalam bidang jasa.

Contoh: PJKA, Damri, dan Jawatan Pegadaian. Untuk saat sekarang Perjan dan contohnya sudah tidak cocok lagi dengan perkembangan jaman, jadi saat sekarang dilebur dan diubah bentuknya menjadi Perusahaan Umum.

          2. Perum (perusahaan umum), memiliki tugas untuk memberikan pelayanan bagi kepentingan masyarakat luas dalam bidang konsumsi, produksi, dan distribusi.

Contoh:

•     perum pembangunan perumahan nasional

•     perumka (perusahaan umum kereta api), dulu berbentuk Perjan sekarang berubah menjadi

                Perum menjadi PT.KAI

•     perum pegadaian, dulu berbentuk perjan

•     perum damri, dulu berbentuk perjan

          3. Perusahaan persero, mengutamakan keuntungan pada setiap kegiatan usaha yang dilakukannya. Persero dipimpin oleh seorang direksi, seluruh modalnya dikuasai negara, dan tidak memiliki fasilitas negara. 

Contoh dari perusahan persero diantaranya:

PT. Telkom, PT. Pos Indonesia, PT. Jasa Marga, PT. Pelni, PT. Garuda, PT. PLN,  PT. Antam, PT. Industri.

  • Peranan Koperasi dalam Perekonomian Indonesia

Peran koperasi dalam perekonomian Indonesia paling tidak dapat dilihat dari:

  1. Kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor,
  2. Penyedia lapangan kerja yang terbesar,
  3. Pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat,
  4.  Pencipta pasar baru dan sumber inovasi, serta
  5. Sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor.

           Peran koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah sangat strategis dalam perekonomian nasional, sehingga perlu menjadi fokus pembangunan ekonomi nasional pada masa mendatang.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa perekonomian Indonesia sejak masa orde lama hingga orde baru terjadi perubahan keadaan ekonomi dan mempunyai sektor-sektor yang baik dalam pemerintahaan.

 

Sumber :

http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/perekonomian_indonesia/bab1sistem_perekonomian_indonesia.pdf

http://soerya.surabaya.go.id/AuP/e-DU.KONTEN/edukasi.net/SMP/Ekonomi/Sistem%20Perekonomian%20di%20Indonesia/materi6.html

http://stevendarmawan.blogspot.com/2012/04/sistem-perekonomian-indonesia-dan-para.html

http://id.wikipedia.org/wiki/Koperasi

 

 

perkembangan sistem ekonomi sebelum orde baru

 
Leave a comment

Posted by on March 16, 2013 in Uncategorized

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: